Kasus pembunuhan yang dilakukan oknum polisi terhadap seorang dosen di Kabupaten Bungo, Jambi, beberapa waktu terakhir ini telah mengguncang publik. Tidak hanya karena tragisnya peristiwa, tetapi juga karena pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan pelaku kejahatan.
Kronologi Singkat
Korban, seorang dosen perempuan berinisial EY, berusia 37 tahun, merupakan Ketua Program Studi Keperawatan di Institut Agama dan Kesehatan Setih Setio, Muaro Bungo, Jambi. Peristiwa tragis ini terjadi di rumah korban, di Perumahan Al-Kausar Residence, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.
Pelaku adalah seorang polisi aktif berinisial W, anggota Polres Tebo. Modus yang dilakukan pelaku terbilang sadis dan terencana: ia menyamar menggunakan wig untuk mengelabui CCTV dan lingkungan sekitar, lalu melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Selain itu, pelaku juga diduga melakukan kekerasan seksual dan mencuri harta milik korban, termasuk mobil, motor, handphone, dan perhiasan.
Motif & Dugaan Latar Belakang
Penyelidikan awal menunjukkan bahwa motif pelaku terkait dengan masalah pribadi atau asmara. Namun, kasus ini lebih kompleks daripada sekadar “konflik hati”. Ada indikasi perencanaan, penyalahgunaan wewenang, dan niat untuk menutupi jejak kejahatan. Modus penggunaan wig dan upaya mengelabui CCTV menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh atas tindakan kriminalnya.
Menurut pihak kepolisian, kasus ini juga sedang diperiksa kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Hal ini menambah dimensi penyelidikan: apakah tindakan ini dilakukan sendiri atau ada jaringan yang terlibat?
Tindakan Hukum
Bripda W telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia kini menghadapi proses pidana sekaligus sidang etik di Polda Jambi. Sanksi yang menanti pelaku bisa berupa pidana penjara berat dan pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu. Namun, kasus ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan internal Polri dan bagaimana oknum aparat bisa melakukan kejahatan sedemikian kejam terhadap warga sipil.
Reaksi Publik & Politik
Kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan tokoh politik. Beberapa anggota DPR, termasuk dari Komisi III, menyoroti pentingnya pengawasan eksternal terhadap anggota Polri, terutama dalam hal kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bisa tetap terjaga.
Analisis
Kasus ini menjadi peringatan keras: kejahatan tidak mengenal jabatan atau seragam. Sebagai aparat hukum, seharusnya polisi menjadi pelindung, bukan ancaman. Namun, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu bisa menimbulkan trauma sosial yang luas.
Motif pribadi, meski sering disebut sebagai pemicu, tidak bisa dijadikan alasan. Fakta bahwa pelaku menyembunyikan identitas dengan wig dan menjarah harta korban menunjukkan perencanaan matang dan niat jahat yang jelas.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polri, serta perlunya pengawasan eksternal yang lebih ketat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan sulit dipulihkan jika tindakan seperti ini dianggap ringan atau ditutup-tutupi.
Kesimpulan
Pembunuhan dosen di Bungo, Jambi, oleh oknum polisi adalah tragedi yang mengguncang hati publik. Kasus ini menyisakan banyak pertanyaan tentang moralitas, pengawasan aparat, dan perlindungan terhadap warga sipil. Proses hukum yang transparan dan adil menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tetap terjaga.
Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan, apalagi dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, akan selalu meninggalkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Masyarakat, aparat, dan pembuat kebijakan harus belajar dari tragedi ini untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
